News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
(IANnews.id) "![]()
(IANNnews) Jakarta - Beberapa bulan lalu, sejumlah situs pemerintahan di Indonesia sempat diserbu oleh sekelompok peretas. Rata-rata bentuk serangan itu berupa deface, atau mengganti tampilan halaman muka website.
Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, insiden defacing banyak terjadi di situs beralamat go.id. Sepanjang tahun 2012 saja, serangan yang ditujukan ke laman situs pemerintah mencapai 459 serangan.
Menurut Kalamullah Ramli, Staf Ahli Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketika e-government dimulai dengan membangun sebuah website, banyak yang belum sadar kalau wilayah itu menjadi sasaran empuk para peretas kriminal.
""Tanpa memiliki keamanan yang cukup mereka sudah meluncurkannya,"" kata Ramli, saat ditemui di acara Seminar Cyber Security di Jakarta.
Dia mengakui, situs-situs milik pemerintah masih sangat lemah dalam hal keamanan. Untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengedukasi dan membangun kesadaran. Orang-orang di lingkungan TI harusnya lebih sadar bahwa tidak bisa sembarangan dalam membuat domain publik.
""Memang tidak bisa menjamin 100 persen aman. Tapi, setidaknya dibuat lebih sulit untuk disusupi peretas,"" ujar Ramli.
Saat ini, Indonesia juga sudah bekerja sama dengan pihak asing untuk mencegah serangan kejahatan siber yang berasal dari luar negeri.
Tim Pengawas Internet Indonesia atau Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) bergerak aktif dalam melaporkan dan menerima laporan tindakan kejahatan siber yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
""Saat ini, mereka (ID-SIRTII) juga telah memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cyber crime untuk institusi, komunitas, sekolah dan lainnya. Pendidikan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah,"" ujar Ramli.
Dalam membentuk keamanan siber atau cyber security di Indonesia, Kemenkominfo juga berbagi informasi dan sosialisasi mengenai ancaman kejahatan siber dengan instansi pemerintah lain.
""Hingga kini, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Lemhanas, dan Kementerian terkait lain untuk membangun Indonesian Defense Cyber Strategic. Ke depan, diperlukan pertahanan siber yang kokoh di dalam sebuah negara,"" tutup Ramli."
Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, insiden defacing banyak terjadi di situs beralamat go.id. Sepanjang tahun 2012 saja, serangan yang ditujukan ke laman situs pemerintah mencapai 459 serangan.
Menurut Kalamullah Ramli, Staf Ahli Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketika e-government dimulai dengan membangun sebuah website, banyak yang belum sadar kalau wilayah itu menjadi sasaran empuk para peretas kriminal.
""Tanpa memiliki keamanan yang cukup mereka sudah meluncurkannya,"" kata Ramli, saat ditemui di acara Seminar Cyber Security di Jakarta.
Dia mengakui, situs-situs milik pemerintah masih sangat lemah dalam hal keamanan. Untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengedukasi dan membangun kesadaran. Orang-orang di lingkungan TI harusnya lebih sadar bahwa tidak bisa sembarangan dalam membuat domain publik.
""Memang tidak bisa menjamin 100 persen aman. Tapi, setidaknya dibuat lebih sulit untuk disusupi peretas,"" ujar Ramli.
Saat ini, Indonesia juga sudah bekerja sama dengan pihak asing untuk mencegah serangan kejahatan siber yang berasal dari luar negeri.
Tim Pengawas Internet Indonesia atau Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) bergerak aktif dalam melaporkan dan menerima laporan tindakan kejahatan siber yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
""Saat ini, mereka (ID-SIRTII) juga telah memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cyber crime untuk institusi, komunitas, sekolah dan lainnya. Pendidikan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah,"" ujar Ramli.
Dalam membentuk keamanan siber atau cyber security di Indonesia, Kemenkominfo juga berbagi informasi dan sosialisasi mengenai ancaman kejahatan siber dengan instansi pemerintah lain.
""Hingga kini, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Lemhanas, dan Kementerian terkait lain untuk membangun Indonesian Defense Cyber Strategic. Ke depan, diperlukan pertahanan siber yang kokoh di dalam sebuah negara,"" tutup Ramli."
- 1Soal Dana Nasabah Hilang, Ini Kata BRI
- 2Jakarta Tak Diguyur Hujan Deras pada 12 Januari, Ini Penjelasan BMKG
- 3Andal Software luncurkan Andal PayMaster 2016
- 4Apple resmi rilis iPhone 6S dan iPhone 6S Plus
- 5Google Maps kini beri petunjuk layaknya orang Indonesia
- 6Google luncurkan dan perbaharui aplikasi Street View
