News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini
(IANnews.id) (IANNnews) Jakarta - Isu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mundur dari jabatannya karena tekanan politik dinilai bukan menjadi pilihan yang tepat. Seknas Jokowi meminta Risma tidak mundur dari jabatannya.
"Mereka yang bermasalah yang seharusnya mundur, bukan mereka yang ada dalam tekanan politik," kata Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, Jumat 28 Februari 2014.
Menurutnya, mundur karena tekanan politik, akan menimbulkan masalah tersendiri. Seorang pemimpin justru akan dilihat dan akan diuji oleh kemampuannya dalam menghadapi tekanan dan masalah.
"Risma adalah seorang pemimpin yang teruji kemampuannya sehingga tak perlu mundur karena tekanan politik," ujar dia.
Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pribadi yang mampu mengatasi masalahnya. Juga mampu menghadapi tekanan secara elegan, tanpa harus mengundurkan diri.
"Kalau Risma tidak dalam masalah hukum dan moral, maka tidak seharusnya Risma mundur," ucapnya.
Senada dengan Dadang, Muhammad Yamin, Presidium Seknas Jokowi, yang lainnya mengatakan, kepala daerah sebagai pemimpin adalah pribadi yang menyadari sepenuhnya bahwa keberadaannya sangat bergantung kepada rakyat.
"Tanpa rakyat, pemimpin tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, mundur atau tidaknya pemimpin, harus mendapatkan konfirmasi obyektif dari rakyat, dan bukan lantaran mendapatkan tekanan politik," katanya.
Pemimpin yang benar-benar mengutamakan rakyat, kata Yamin, pastilah merupakan pribadi dengan daya tahan yang baik untuk menghadapi tekanan politik. Karena dengan itulah dia diuji secara nyata dan akan dilihat kemampuannya dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat.
"Oleh sebab itulah, Risma jangan mundur," tegasnya.
"Mereka yang bermasalah yang seharusnya mundur, bukan mereka yang ada dalam tekanan politik," kata Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, Jumat 28 Februari 2014.
Menurutnya, mundur karena tekanan politik, akan menimbulkan masalah tersendiri. Seorang pemimpin justru akan dilihat dan akan diuji oleh kemampuannya dalam menghadapi tekanan dan masalah.
"Risma adalah seorang pemimpin yang teruji kemampuannya sehingga tak perlu mundur karena tekanan politik," ujar dia.
Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pribadi yang mampu mengatasi masalahnya. Juga mampu menghadapi tekanan secara elegan, tanpa harus mengundurkan diri.
"Kalau Risma tidak dalam masalah hukum dan moral, maka tidak seharusnya Risma mundur," ucapnya.
Senada dengan Dadang, Muhammad Yamin, Presidium Seknas Jokowi, yang lainnya mengatakan, kepala daerah sebagai pemimpin adalah pribadi yang menyadari sepenuhnya bahwa keberadaannya sangat bergantung kepada rakyat.
"Tanpa rakyat, pemimpin tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, mundur atau tidaknya pemimpin, harus mendapatkan konfirmasi obyektif dari rakyat, dan bukan lantaran mendapatkan tekanan politik," katanya.
Pemimpin yang benar-benar mengutamakan rakyat, kata Yamin, pastilah merupakan pribadi dengan daya tahan yang baik untuk menghadapi tekanan politik. Karena dengan itulah dia diuji secara nyata dan akan dilihat kemampuannya dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat.
"Oleh sebab itulah, Risma jangan mundur," tegasnya.
- 1Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur doa bersama jelang UN
- 2Festival "kue bulan" hadir di Jakarta
- 3BI: masyarakat jangan panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah
- 4Pemprov DKI suntik modal Jakpro Rp7,7 triliun
- 5PT MRT: mesin bor terowongan tiba di Jakarta
- 6Sys NS sarankan SBY berkiprah di tingkat internasional
