Menteri Sekretaris Negara

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 13 Februari 1962; umur 57 tahun) adalah Menteri Sekretaris Negara yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Sebelumnya ia merupakan rektor Universitas Gadjah Mada yang ke 14[1]. Ia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Pada tahun 2009 silam, ia mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden 2009.

Pendidikan

SMPP Bojonegoro

S1(Drs.) Ilmu Pemerintahan,Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM,1985.

S2, M.Soc.Sc. in Development Administration, Birmingham University, UK, 1990.

S3, Ph.D. in Political Science, Flinders University, Australia, 1997.

Professor in Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Desember 2008.

Pengalaman profesional[2]

Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (2008-2012).

Moderator for Final Presidential Debate, in Indonesia, held by Commission of General Election and broadcasted by all national TV station in Indonesia, July 2009.

Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (1986-now).

Chief Manager of Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia (2003-2008).

Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2001-2004).

Member of Expert Team for Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia.

Member of Academic Board for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and Agder University College, Kristiansen, Norway (1998-2003).

Indonesian Counterpart for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and National University of Singapore and some other Universities in Asia and Australia (2001-2008).

Manager for the cooperation between Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy Universitas Gadjah Mada and the Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia (2003).

Indonesian Counterpart for the cooperation between Institute Development Studies, Brighton, UK; Madras Institute of Development Studies, Chennai, India; Lahore University of Management Science, Pakistan, and Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2004-2006).

Manager for the cooperation between the Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Carribean Studies/ the Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde (KITLV, Leiden) (2007-2011).

Permanent Indonesian Counterpart for Asia Barometer, Tokyo University and Chuo University, Japan. (2004-2009).

Board for the cooperation between Center for East and South East Asian Sosial Studies (CESSAS) Universitas Gadjah Mada with Oslo University, Norway and Colombo University, Sri Lanka (2007-2009).

Keanggotaan organisasi

2006-2007: Member of Expert Team on the Division of Law, Social-Politic, and Regional Autonomy, the Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.

2007-2009: Member of Expert Team the Conception of Implementation Regional Government, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia

2007-2009: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia

2010-2012: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia

Tugas dan Fungsi

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;

dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;

dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

dukungan teknis, adminstrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi,rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan rancangan peraturan perundang-undangan;

dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;

dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan sarana dan prasarana untuk pejabat tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;

penyelenggaraan koordinasi kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.[1]

Susunan Organisasi

www.setneg.go.id

Menteri Agama

Lukman Hakim Saifuddin

lahir di Jakarta, 25 November 1962; umur 56 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dan kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014.[1] Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014. Lukman Hakim merupakan tokoh NU dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkiprah di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.[butuh rujukan]

Pada 9 Juni 2014, Lukman Hakim resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena terlibat kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama.[2] Lukman juga merupakan anak dari Menteri Agama ke-9, Saifuddin Zuhri.

Pendidikan

SDN Jakarta dan MI Manaratul Ulum Jakarta.

SMP Negeri XI Jakarta.

Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1983.

Sarjana (S1) Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta, 1990.

Karier

Potret sebagai Wakil Ketua MPR

Menteri Agama Republik Indonesia (2014–sekarang)

Wakil Ketua MPR RI periode 2009–2014

Anggota DPR RI periode 2004–2009

Anggota DPR RI periode 1999–2004

Anggota DPR RI periode 1997–1999

Project Manager Helen Keller International, Jakarta, 1995–1997

Kepala Program Kajian Lakpesdam NU, 1989–1995

Riwayat organisasi

Ketua PH DPP PPP (2007-2012)

Sekretaris PH DPP PPP (2003-2007)

Ketua Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP PPP (1999-2003)

Anggota Pengurus Lembaga Pusdiklat DPP PPP (1994-1999)

Sekretaris Forum Konstitusi (2004-sekarang)

Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1992-1995)

Wakil Sekretaris PP-LKKNU (1985-1988)

Sekum YISC Al-Azhar (1985-1988)

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Program Yayasan Saifuddin Zuhri (1994-sekarang)

Tugas dan Fungsi

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.[3]

www.esdm.go.id

 

Menteri Luar Negeri

Retno Lestari Priansari Marsudi

lahir di Semarang, Jawa Tengah, 27 November 1962; umur 56 tahun[1]) adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama[2] Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.

Masa kecil dan pendidikan

Retno Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962. Dia menempuh pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 3 Semarang sebelum akhirnya memperoleh gelar S1nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1985.[3] Ia lalu memperoleh gelar S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda.[4]

Karier

Setelah lulus, ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dari tahun 1997 hingga 2001, Retno menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda.[5] Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika.[3] Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003.[5]

Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia.[6] Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut.[2] Selain itu, ia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo.[4] Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika.[7]

Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012.[3] Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting) dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation).[3]

Pada 2017, Retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan di bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Penghargaan tersebut diberikan oleh UN Women dan Partnership Global Forum (PGF). UN Women adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara PGF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. Penghargaan ini diserahkan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB yang juga selaku Deputi Direktur Eksekutif UN Women Lakhsmi Puri pada acara jamuan makan siang di sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB, New York.[8]

Kehidupan pribadi

Retno menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Dyota Marsudi dan Bagas Marsudi.[4]

Tugas dan Fungsi

Kementerian Luar Negeri RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.[4]

Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.[2]

www.deplu.go.id

 

 

Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo, SH, 

lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957; umur 61 tahun), adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia, dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Tjahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015[1] yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDI-P.[2]

Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya.[3][4][5]

Riwayat pendidikan

Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, 1994

Universitas Diponegoro, Sarjana, Fakultas Hukum, 1985.

SMA Negeri 1 Semarang, 1976

SMP Negeri 4 Semarang, 1973

SD di Semarang, 1970

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;

pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.[6]

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.[3]

www.depdagri.go.id

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Prof. Yasonna Hamonangan Laoly S.H., M.Sc., Ph.D 

lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953; umur 66 tahun[1]) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Ia merupakan politisi PDI-P.[2] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

Kehidupan Pribadi

Yasonna Laoli merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Suku Nias. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai empat orang anak.[3]

Pendidikan

SR Katolik Sibolga (1959-1965).

SMP Sibolga (1965-1968)

SMA Katolik Sibolga (1968-1972).

Sarjana Fakultas Hukum USU (1978)

Master Virginia Commonwealth University (1986)

Doktor North Carolina University (1994)

Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984[4]

Karier

Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.[4]

Karier Politik

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatra Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatra Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.

Menteri Hukum dan HAM

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuknya menjadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019. Pro kontra mewarnai penunjukannya karena menteri yang mengurusi tentang hukum tetapi berlatar belakang politisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan partai politik asal. Beberapa tantangan yang dihadapinya selama ia menjabat yaitu berbagai kerusuhan yang terjadi lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Banceuy Bandung, Lapas Malabero Bengkulu, Lapas Kerobokan Bali. Selain itu peredaran narkoba di lapas dan bandar yang mengendalikan peredaran dibalik lapas, serta narapidana terorisme yang merencanakan teror Thamrin 2016 menjadi sorotan. Kemudian juga namanya paling menyita perhatian publik saat kisruh dualisme kepengurusan partai politik, yaitu Partai PPP dan Partai Golongan Karya, dikarenakan Laoly selaku Menkumham mengesahkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang sedang bertikai saling mengklaim kepengurusan yang paling sah. Hal itu menyebabkan adanya kesan pemerintah (dan juga partai penguasa) memihak salah satu kubu dan memicu kisruh internal. Selain itu juga, bersama DPR, minimnya produk legislasi yang dihasilkan selama tahun 2015 dan 2016 juga banyak disorot.

Riwayat Pekerjaan

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatra Utara (1999-2004)

Anggota DPR RI (2004-2014)

Anggota Komisi III (2004-2009)

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2004-2009)

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden (UU 42 tahun 2008)

Anggota Komisi II (2009-2014)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009-2014)

Anggota Badan Anggaran (2009-2013)

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI (2013-2014)

Menteri Hukum dan HAM (2014-Sekarang)

Penghargaan

Outstanding Graduate Student Award Virgina Commwealth University 1986

Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987

Sigma Iota International Honor Society 1993

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

pelaksanaan pembinaan hukum nasional;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

www.dephut.go.id

 

 

Menteri Kesehatan

Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM (K).

lahir di Jakarta, 11 April 1949; umur 70 tahun) adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.[1] Ia juga seorang ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Kehidupan

Nila Moeloek adalah putri pasangan perantau Minangkabau. Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan pendidikan spesialis mata, serta mengikuti program sub-spesialis di International Fellowship di Orbita Centre, University of Amsterdam, Belanda dan di Kobe University, Jepang. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan konsultan Onkologi Mata dan Program Doktor Pasca-Sarjana di FKUI.[2]

Selain menjadi dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kirana, ia juga menjadi ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat (2004-2009), Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami), dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) periode 2011-2016.[3] Prof. Nila sempat disebut-sebut menjadi calon kuat Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II setelah mengikuti proses seleksi calon menteri pada 18 Oktober 2009.[4]. Namun ia malah ditunjuk oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals. Tugasnya ialah menurunkan kasus HIV-AIDS dan angka kematian ibu dan anak. Barulah pada tahun 2014 ia dipilih sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja oleh presiden Joko Widodo.

Keluarga

Nila merupakan istri dari Faried Anfasa Moeloek, Menteri Kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia dikaruniai tiga orang anak, yakni Muhammad Reiza Moeloek, Puti Alifa Moeloek, dan Puti Annisa Moeloek.[5]

Tugas dan Fungsi

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;

pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.[1]

www.depkes.go.id

 

Menteri Keuangan

 Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D

lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 56 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[2] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[3] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.[4]

Kehidupan awal

Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih. Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta.[5] Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar,[6] yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulya, juga berarti berharga.[7] Indrawati berasal dari kata Indra and akhiran feminin -wati.

Sri Mulyani mendapatkan gelar dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University.[8] Dari tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara.

Ia menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai tiga anak.[9][10] Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun.[11]

Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (2005–2010)

Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan depertemen keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia,[12][13] dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas.[14] Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004 disaat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat $4,6 miliar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi $8,9 miliar.[15]

Tahun 2006, hanya satu tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney.[16]

Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,%[12] akibat perlambatan dalam ekonomi global. Pada Juli 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, menggantikan Boediono, yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia.[17]

Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia,[18] yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar $50 miliar.[18] Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%,[12] membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di departemen keuangan.[19]

Tahun 2007 dan 2008, majalah Emerging Markets memilih Sri Mulyani sebagai Asia's Finance Minister of The Year.[20][21]

Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, ia kembali ditunjukmenjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009 ekonomi Indonesian tumbuh 4.5% disaat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi diatas 4% pada tahun 2009 disamping China dan India.[12] Dibawah pengawasannya pemerintah berencana meningkatkan angka pembayar pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di lima tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari Rp 600 trilliun pada tahun 2010.[22]

Pada November 2013, surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden, seorang karyawan CIA, yang menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun 2009. Termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri saat itu.[23] Perdana Menteri Australia Tony Abbot membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata melainkan akan digunakan untuk “penelitian” dan ia bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk hal baik.

indah ke Bank Dunia

Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia.[24][25] Ia menggantikan Juan Jose Daboub, yang menyelesaikan empat tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas diatas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara.[26]

Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dollar.[19] Merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.[27] Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)".[28][29][30]

Beredar isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain,[11][31][32] terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.[33][34] Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani[35] akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group, penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakrie terkait batu bara dengan menggunakan dana negara,[11] dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo, yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakrie, adalah bencana alam.

Pada 20 Mei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penggatinya yaitu Agus Martowardojo, CEO dari Bank Mandiri.[36]

Pada tahun 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38.[37]

Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja (2016–sekarang)

Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat.[38] Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.[39]

Di era Sri Mulyani, Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[40] Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.[41] Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit[42] di Uni Arab Emirates, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award). Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden UAE, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai.

Pendidikan

SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1975-1978)

SMA Negeri 3 Semarang (1978-1981)

Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)

Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)

Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

Spesialisasi penelitian

Ekonomi Moneter dan Perbankan

Ekonomi Tenaga Kerja

Pengalaman kerja

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang

Narasumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.

Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang

Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.

Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang

Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang

Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998

Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000

Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999

Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998

Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995

Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang

Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang

Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995

Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995

Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995

Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995

Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992

Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

Kegiatan penelitian

Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986

Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987

Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia Participant Trainees. OTO Bappenas – LPEM FEUI, 1998

Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia . Departemen Kehutanan – LPEM FEUI, 1992

Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina – LPEM FEUI, 1993

The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra – LPEM FEUI, 1994

Inflasi di Indonesia: Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang – Bulog – LPEM FEUI, 1994

Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri – LPEM FEUI, 1995

The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995

Fiscal Reform in Indonesia: History and Perspective, 1995

Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995

Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996

Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996

Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997

Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1997

Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998

Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999

Publikasi

Teori Moneter, Lembaga Penerbitan UI, 1986

Measuring the Labour Supply effect of Income Taxation Using a Life Cycle Labour Supply Model: A Case of Indonesia (Disertasi), 1992

A Dynamic Labour Supply Model for Developing Country: Consequences for Tax Policy (co author: Jane Leuthold) BEBR – University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A., 1992

" Ekonom dan Masalah Lingkungan ", Kompas, 4 Desember 1992

" Prospek dan Masalah Ekspor Indonesia", Suara Pembaharuan, April 1993

The Cohort Approach of a life Cycle Labour Supply, EKI, Desember 1993

" Tantangan Ekspor non Migas Indonesia ", DPE 1994

"Perkembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia – Proceding " Seminar LP3Y – Jogya, Dalam Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan, 1995

"Dilema Hutang Luar Negeri dan PMA", Warta Ekonomi 26, 1995

"Prospek Ekonomi", Gramedia, 1995

Tantangan Transpormasi Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Era Globalisasi" (co dengan Dr. Ninasapti Triaswati) dalam: Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan, Gramedia, 1995.

"Liberalisasi dan Pemeratan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1995

Tinjauan Triwulan Perekonomian (Sri Mulyani dan Thia Jasmania), Ekonomi Keuangan Indonesia, Januari – April 1995

Performace of Indonesia State owned Enterprises, Seminar World Bank, April 1995

"Ability to Pay minimum wage and Workers Condition in Indonesia", Seminar World Bank Seminar, April 1995.

Workers in an integrating World, Discuss Panel World Development Report, 1995

Mungkinkah Ekonomi Rakyat ? Diskusi Series Bali – Post – Ekonomi Rakyat, 25 November 1995

"Tumbuh Tinggi dengan Uang Ketat", Warta Ekonomi, 5 Februari 1996

Inpres 2/1996 dan Pembangunan Industri Nasional, Dialog Pembangunan CIDES, 28 Maret 1996"Kijang Tetap Jadi Pilihan", Jawa Pos, 29 Maret 1996

"Sumber – sumber institusional dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi", Seminar Persadi, 18 Januari 1996

"Indonesia: Sustaining Manufactured Export Growth", Seminar Bappenas – ADB, 11 April 1996

Consistent Macroeconomic Development and its Limitation (Sri Mulyani dan Ari Kuncoro), Indonesia Economy Toward The Twenty First Century – IDE 1996

"Menggantung Harapan pada Tax Holiday", Majalah SWA, 16 Agustus 1996

"Globalisasi dan Kemandirian Ekonomi", Simposium Nasional Cendikiawan Indonesia Ke III, Jakarta 28 Agustus 1996

"Kesiapan Jawa Timur dalam mendukung pembangunan Industri Nasional", Seminar Kajian Industri: Tantangan Internasional dan Respon Industri di Jawa Timur Refreksi dan Prospektif, 2 November 1996

"Strategi Pembangunan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri – Usaha Kecil Menengah dan Koperasi" Seminar Yayasan Dana Bakti Astra, Jakarta 12 Maret 1997

"Kebijakan Harga dan Ketahanan Pangan Nasional", memperingati HUT Bulog, April 1997

"Pemerintah Versus Pasar", memperingati 70 Tahun, Prof. Widjojo Nitrisastro, Mei 1997

"Liberalisasi Challenges", Seminar ASEAN/ISI-Keijai Koho Center, Tokyo, 8 Juli 1997

"Isu Mobnas Dalam Dinamika Kebijakan Industri Nasional: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik", 21 Visi, 1997

"Tantangan Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Millenium Baru: Mempertahankan Pertumbuhan Dan Meletakkan Fundamental Yang Kokoh", Disampaikan Dalam Orasi Ilmiah Pada Acara Wisuda Lulusan STAN Dan PRODIP Keuangan, Plenary Hall – Jakarta Hilton Convention Center, 2 September 1997.

"Implikasi Bagi Dunia Bisnis Dari Gejolak Mata Uang", Diskusi BBD, 10 September 1997

"Economic Profile and Performance of ASEAN Countries" Konfrensi Federation of ASEAN Economic Association, Denpasar – Bali, 24-25 Oktober 1997

"Indonesia Economic Outlook 1998 (Challenger & Oportunities)" One Day seminar Radison Hotel, 27 November 1997

"Analisis Krisis Nilai Tukar dan Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan", Seminar KBRI Singapura, 4 Desember 1997

"Small Industry Profiles and Policies", Two Day Seminar USAID-LPEM, Aryaduta Hotel, 17-18 Desember 1997

"Kesehatan Bank dan Lingkungan Makro Ekonomi", Dialog Bank Umum Nasional, 16 Januari 1998

"Evaluasi Ekonomi 1997 dan Tantangan Ekonomi 1998", Seminar LIPI, 20 Januari 1998

"Revisi RAPBN", Gatra, 24 Januari 1998

"Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi", Orasi Ilmiah Universitas Indonesia, Balairung UI, 7 February 1998.

"APBN 1998/1999 dimasa Resesi dan Dimensi Revisi RAPBN 1998/1999", Diskusi HUT FKP DPR RI, 12 Februari 1998

Forget CBS, Get Serious About Reform, Indonesia Business, April 1998

Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;

perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.[2]

www.depkeu.go.id

 

 

Menteri Pertahanan

Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu

lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 21 April 1950; umur 69 tahun) adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014. Mantan perwira tinggi militer TNI AD ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005.[1]

Kehidupan

Ryamizard adalah putra Mayjen TNI Musannif Ryacudu, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang dekat dengan Presiden Soekarno.[2] Ayahnya merupakan salah seorang tokoh Lampung, yang juga keturunan seorang penyebar agama Islam di Lampung. Dia menikah dengan Nora Tristyana, putri mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI Try Sutrisno.

Pendidikan Militer

AKABRI (1974)

Suscapa (1985-1986)

Seskoad (1991)

Karier

Karier militer

Ryamizard saat menjadi Kasad

Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya. Saat terjadinya gesekan elit nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu menjabat Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya. Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah. Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 menarik KSAD untuk menunjuknya sebagai Wakil KSAD dan kemudian menggantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD.

Ia pernah dicalonkan di akhir masa jabatan presiden Megawati sebagai Panglima TNI. Namun nama Marsekal Djoko Suyanto-lah yang akhirnya dipilih sebagai Panglima TNI pada tahun 2006, karena namanya dianulir oleh SBY.[3][4]

Berikut adalah jabatan militer yang pernah dipegang Ryamizard:[5]

Komandan Peleton Kodam XII/Tanjung Pura (15 November 1976)

Komandan Kompi Pelajar, Komando Pendidikan (Dodik), Kodam XII/Tanjung Pura

Komandan Kompi Secaba, Dodik, Kodam XII/Tanjungpura (28 Desember 1977)

Komandan Batalyon infanteri 641 dan 642, Kodam XII/Tanjungpura (22 Juli 1980)

Kepala Seksi-2/Operasi Yonif 641 (18 Januari 1982)

Kepala Seksi Operasi Brigif Linud 17 Kujang I (1 Januari 1987)

Wakil Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juli 1988)

Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juni 1990)

Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad

Komandan Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad (1 Juni 1994)

Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana (1 April 1995)

Komandan Kontingen Garuda XII-B ke Kamboja (1992)

Komandan Sektor 5 Barat, dipercaya oleh pasukan PBB di Kamboja (UNTAC)

Komandan Komando resort militer 044/Garuda Dempo, Kodam II/Sriwijaya (1 September 1995)

Kepala Staf Divif 2/Kostrad (1 Agustus 1996)

Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, merangkap sebagai Wakil Ketua Tim Pengamanan Hutan Terpadu (15 Juli 1997)

Panglima Divif 2/Kostrad (15 Maret 1998)

Kepala Staf Kostrad (15 Juni 1998)

Pangdam V/Brawijaya (14 Januari 1999–4 November 1999)

Pangdam Jaya/Jayakarta (4 November 1999–1 Agustus 2000)

Pangkostrad (1 Agustus 2000–4 Juni 2002)

Kepala Staf Angkatan Darat (4 Juni 2002–5 Februari 2005)

Karier politik

Ryamizard dianggap sebagai "orang Megawati"[6]. Pencalonannya sebagai Panglima TNI dibatalkan oleh SBY dengan memperpanjang jabatan Endriartono Sutarto, sehingga menimbulkan kecurigaan konflik pribadi antara SBY dan Ryamizard, seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid[7] Setelah akhirnya pensiun dari militer, ia mengaku tidak ingin masuk ke dunia politik, namun pada tahun 2008, saat ikut dalam deklarasi Majelis Kebangsaan Indonesia, ia sempat menyatakan mempertimbangkan menjadi Calon Presiden bila mendapat dukungan.[8] Pada 27 Januari 2009, ia diundang ke Rakernas PDIP, menggantikan Hidayat Nur Wahid yang tidak jadi diundang, sehingga memunculkan namanya sebagai salah satu cawapres Megawati.[9][10]

Namanya sempat diisukan sebagai salah satu calon wakil presiden Joko Widodo[11], walaupun akhirnya Jusuf Kalla yang terpilih. Ia lalu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla[12] dan terlibat dalam pembekalan relawan selama kampanye Pilpres.[13] Ryamizard Ryacudu kemudian ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Kerja.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.[1]

www.dephan.go.id

 

 

Menteri Perindustrian

Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.,

lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 1962; umur 56 tahun) adalah seorang politisi Golkar berkebangsaan Indonesia. Pada 27 Juli 2016 ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Joko Widodo.[1][2] Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011-2014. Airlangga juga adalah Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup dan ristek dari Fraksi Partai Golkar dan tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar periode 2004-2009 di kepengurusan periode 2009-2015 tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi dan BUMN.

Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012. Airlangga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta s.d. tahun 2012 dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003. Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris dari PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Pendidikan

Airlangga Hartarto adalah lulusan SMA Kolese Kanisius Jakarta pada tahun 1981, dan Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Airlangga Hartarto mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia, tahun 1997. Semasa studi, Airlangga sudah aktif menjadi Wakil Ketua OSIS SMA Kanisius dan kemudian tepilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Ia juga pernah menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Riwayat Pendidikan

SMA Kanisius, Jakarta, 1981

Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, UGM, Yogyakarta 1987

AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 1993

Master of Business Administration (MBA), Monash University, Australia 1996

Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia 1997

Organisasi dan Politik

Ketua, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode (2006–2009)

Ketua Dewan Insinyur PII (2009–2012)

Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada (UGM) dua periode sd tahun 2012

Anggota DPR-RI, (2004–2009) & (2009–2014)

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) (2005–2008), (2008–2011) & (2011–2014)

Menteri Perindustrian Indonesia (2016–)

Ketua Umum Partai Golkar (2017–)

Karier

Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Bekasi (1987)

Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas ( 1994 )

Presiden Direktur PT Bisma Narendra ( 1994 )

Komisaris PT Sorini Corporation Tbk Pandaan, Malang ( 2004 )

Penghargaan

ASEAN Engineering Honorary fellow, conferred by Asean Federation of Engineering Organization at Myanmar 2004

Australian Alumni Award for Entrepreneurship 2009

Satya Lencana Wira Karya 2014

Kehidupan Pribadi

Airlangga menikah dengan Yanti K. Isfandiary dan memiliki anak: Adanti, Ravindra, Audi,Dines, Bianda, Latascha, Maisara dan Natalie. Dalam sebuah media, Airlangga mengungkapkan ia mengagumi ajaran Mahatma Gandhi menyangkut tujuh hal yang harus dihindari, yakni kaya tanpa bekerja, kesenangan tanpa kesadaran, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, penghargaan tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.

Airlangga Hartarto menulis buku Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia (terbitan Andi Offset, Yogyakarta, 2004). Airlangga adalah putra dari Ir. Hartarto yang pernah menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998)

Tugas dan Fungsi

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.[3]

www.depperin.go.id

 

 

Menteri Sosial

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

lahir di Jakarta, Indonesia, 3 Januari 1969; umur 50 tahun) adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Sejak 24 Agustus, Agus menjabat sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham.

Keluarga

Agus adalah anak dari Ginandjar Kartasasmita.

Karier

Agus memulai kariernya sebagai pengurus GEMA, salah satu organisasi kepemudaan di bawah Golkar, pada periode tahun 2004—2009, Agus menjadi salah satu ketua DPP Golkar. Pada tahun 1997—1999, Agus pernah menjadi anggota MPR mewakili Gapensi. Dalam pemilu tahun 2009, ia terpilih menjadi anggota DPR mewakili wilayah pemilihan Jabar II.

Agus Kartasasmita pada saat menjadi Menteri Sosial (2019)

Riwayat Pendidikan

1975–1981: SD Pangudi Luhur

1981–1984: SLTP Pangudi Luhur

1986–1987: SLTA WILLISTON NORTHAMPTON SCHOOL, USA

1991–1994: S1, PACIFIC WESTERN UNIVERSITY, USA

2007–2009: S2, Universitas Pasundan, Bandung

2010–2012: S3, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung

Tugas dan fungsi

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;

penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

penetapan standar rehabilitasi sosial;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;

pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.[4]

www.depsos.go.id

 

Menteri Tenaga Kerja 

Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si.

lahir di Semarang, 6 Juni 1972; umur 47 tahun) adalah Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja (2014-2019). Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang . Ia bertugas Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Hanif juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011.

Pendidikan

Hanif pernah belajar di SMA Al-Muayyad, yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al Muayyad Solo[1]. Pendidikan tinggi ia tempuh di IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah Tahun 1996, dan meraih gelar S1.[2] Setelah lulus, Hanif pernah menjalankan studi pendidikan S-2 di Universitas Nasional[3] dan lulus dari S-2 Universitas Nasional Jurusan Ilmu Politik.[4]

Karier

Karier profesionalnya dimulai dengan menjadi Direktur Eksekutif ISIS, Jakarta sejak 1995 hingga 1996, lalu menjadi Konsultan Lepas untuk FNS Indonesia pada kurun waktu 1997 hingga 2002. Dan terakhir menjadi Program Officer NDI Indonesia untuk kurun waktu 2003 hingga 2005.[2]

Karier politik

Ia mulai aktif berorganisasi saat mahasiswa dengan menjadi ketua PMII Komisariat IAIN Salatiga pada kurun waktu 1991 hingga 1992,Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 1994-1995, Anggota Pleno, Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Tengah Tahun 1995-1996, Komite Pengarah, Nadwah Dirasah Islam dan Kemasyarakatan(NADIKA, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat), Jawa Tengah Tahun 1996,Pendiri dan Anggota Eksekutif Regional, Wahana Lingkungan Hidup(WALHI), Jawa Tengah Tahun 1997, Anggota Pleno Forum Silaturrahmi Ulama Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta (FSU JT-DIY)Tahun 1998, Pendiri Komite Anti Diskriminasi Indonesia (KADI), Jakarta Tahun 1999, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)Tahun 1997-2000, Pendiri dan Anggota Komite Eksekutif, Monopoli Watch, Jakarta Tahun 2002 dan akhirnya dipercaya menjadi Dewan Pembina Yayasan Inspirasi Desa Nusantara (IdeNU) Tahun 2014-2019.[2]

Secara resmi, ia memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa sejak 1998, sehingga ia dianggap generasi awal partai ini. Ia lalu dipercaya menjadi Wakil Sekjen DPP PKB untuk kurun waktu 2005 hingga 2010, menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB sejak 2006 hingga 2010, lalu menjadi Ketua DPP PKB. Pada kurun waktu 2010 hingga 2014, ia menjadi Ketua Umum DKN Garda Bangsa dan terpilih menjadi Sekjen DPP PKB pada tahun 2014. Pada tahun 2006 hingga 2007, ia menjadi Staf Khusus Menakertrans.[2]

Selama menjalankan amanat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dari Dapil Jawa Tengah X, ia bergabung dalam komisi IX, menjadi Sekretaris Fraksi PKB, dan tergabung dalam Badan Anggaran. Pada tahun 2014, ia akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Kerja.[2]

Menteri Ketenagakerjaan

Setelah beberapa hari menjabat Menteri Ketenagakerjaan, ia membuat gebrakan dengan melakukan inspeksi mendadak beberapa tempat, antara lain ke salah satu penampungan TKW di Tebet[5], Terminal TKI di Cengkareng[6], dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja di Bekasi[7]

Karya tulis

Ia telah menulis beberapa buku dan artikel, diantaranya: Kontributor Puisi untuk Antologi Puisi, Suara Sebrang Sini (Solo; Forum Solidaritas Tungku Artist)(1993), Penulis 7 Naskah Teater (1992-1996), Anggota Tim Penulis untuk Buku Menggagas Fiqh Perburuhan(Jakarta; Institute for Social Institutions Studies)(1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (Jakarta; Djambatan dan Pena)(2000), Bersama Zaini Rahman Menulis Sebuah Buku Post-tradisionalisme Islam; Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII(Jakarta; Isisindo Mediatama)(2000), Kontributor dalam Buku Islam di Tengah Arus Transisi(Jakarta, Kompas)(2000), Politik Melayani Basis (Jakarta, DPP PKB)(2001),Menjadi Politisi Manajer (Jakarta, DPP PKB) (2001), Editor, PKB: Politik Jalan tengah NU (Jakarta, Pustaka Ciganjur)(2002), Editor, Privatisasi BUMN Versus Neo-Sosialisme Indonesia Jakarta, LP3ES)(2003), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008), 41 Warisan Gus Dur (Yogyakarta, LKiS)(2010), Pedoman Berpolitik Warga NU (Yogyakarta, Pustaka Pesantren)(2013), NU Jimat NKRI, Jimat Islam Indonesia (Yogyakarta, Pustaka Pesantren)(2013)

Kehidupan pribadi

Ayahnya bernama H Zuhri Maksum, sementara ibunya bernama Hj. Siti Hafsoh. Ia mengakui ibunya hanya lulusan SD dan sempat bekerja menjadi TKW. Sementara ayahnya guru Sekolah Dasar.[8] Ia memiliki istri bernama Marifah Hanif Dhakiri[9] Anak pertama bernama Nabila Setia Izzati (Perempuan. Lahir di Salatiga, 3 Nopember 1999) Anak kedua bernama Neilan Setia Izzata (Laki-laki. Lahir di Salatiga, 22 April 2004) Anak ketiga bernama Nameera Setia Izzati (Perempuan. Lahir di Depok, 3 Mei 2010).[10]

Tugas dan Fungsi

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan.[1]

www.nakertrans.go.id

 

Menteri Kelautan dan Perikanan

Dr. (H.C.) Susi Pudjiastuti

lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965; umur 54 tahun)[3] adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat[3] . Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 185 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.[4][3]

Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan" yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia.[5] Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil; penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%.[6]

Masa kecil dan pendidikan

Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran.[3] Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajjah Suwuh Lasminah, keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah lima generasi hidup di Pangandaran.[3] Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat.[3] Kakek buyutnya adalah Haji Ireng, yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya.[3] Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan Golput.[3]

Setelah menjadi menteri, Susi mendaftar untuk mengikuti Paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada 2015. Setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018.[7]

Bisnis

Seputus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp.750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983.[3] Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek "Susi Brand."[3] Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika.[3] Karena hal ini, susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar.[3]

Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air.

Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja (2014)

Penunjukan dan pelantikan

Susi Pudjiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014.[3] Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT. ASI Pudjiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pudjiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis.[8] Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.[8]

Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh menteri Indonesia.[9][10][11] Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan baik pujian dan kritikan di media sosial.[11]

Penghargaan

Purwa citra Priangan Award untuk Peningkatan Kehidupan Nelayan dari Pikiran Rakyat. Tahun 2004

Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004

Pelopor Ekspor Ikan Laut dari Gubernur Jawa Barat 2005

Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005

Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006

Metro TV Award for Economics-2006,

Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia

Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, dari Gubernur Jawa Barat, 2008

Saudagar Tatar Sunda dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat. Tahun 2008

Berprestasi Award dari PT Exelcomindo tahun 2009

Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun 2009

Indonesian Small & Medium Business Entrepreneur Award dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Tahun 2010

Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB. Tahun 2011

Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy, APEC. Tahun 2011

People of The Year 2013 dari Koran Sindo. Tahun 2014

Person of The Year 2014 dari Warga Kota Solo. Tahun 2015

Kanjeng Ratu Ayu (KRAY) Susi Pudjiastutiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Tahun 2015

Perempuan Pertama yang Menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Tahun 2015

Penghargaan Perempuan Jawa Barat, dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI Jawa Barat). Tahun 2015

Penghargaan 10 Nopember dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS Surabaya). Tahun 2015

Tokoh Publik Inspirasional Tahun Ini, Public Relation Award and Summit, dari Serikat Perusahaan Pers. tahun 2016

Leaders for a Living Planet Award dari WWF, 16 September 2016, sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan.[12]

Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro pada 3 Desember 2016.[13]

Peter Benchley Ocean Awards. Tahun 2017

Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat 5 Juni 2017.[14]

The BBC 100 Women. Tahun 2017

Doktor Honoris Causa bidang keilmuan management dan konservasi sumberdaya kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS Surabaya). November Tahun 2017

Srikandi Nekat Award dari Yayasan Retno Sekar Budoyo pada 25 Februari 2018

Creative & Innovative Person of the Year; Indonesian Choice Awards NET. 5.0. 29 April 2018

Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehidupan pribadi

Ia sempat dua kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Strombeck.[15] Ia memiliki tiga orang anak, Panji Hilmansyah (dari pernikahannya dengan Yoyok Yudi Suharyo), Nadine Kaiser (dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser),[16] dan Alvy Xavier.[17]

Tugas dan fungsi

Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

www.dkp.go.id

 

 

Menteri Pariwisata 

Dr. Ir. Arief YahyKehidupan awal

Ia lahir di Banyuwangi pada tanggal 2 April 1961. Ia adalah putra dari Said Suhadi, seorang pedangang dan istrinya Siti Badriya yang aktif dalam organisasi keagamaan. Pada saat mudanya, usaha yang dijalani oleh ayahnya mengalami kemunduran sehingga keadaan ekonomi keluarga mulai mengalami gangguan. Sosok ibunya inilah yang menjadi panutan Arief untuk tetap tegar dalam kondisi tersebut.

Ia lalu melanjutkan studinya ke Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan Teknik Elektro. Pernah suatu ketika ia dan kawan-kawannya sesama mahasiswa ITB mengikuti kuis Pesona 13 sebuah tayangan di TVRI yang dipandu oeh Bob Tutupoly yang populer pada tahun 1994 hinga 1997, dalam kuis tersebut Arief dan kawan-kawannya berhasil menang.

Arief adalah seseorang yang dikenal sebagai seseorang yang beriorientasi pada sosok ibu. Ia sempat merasakan kehilangan yang mendalam saat ibunya meninggal dunia saat ia masih melanjutkan pendidikan di Universitas Surrey, Inggris. Ia melanjutkan studi ke Inggris dalam rangka pembinaan karyawan PT. Telkom, perusaahaan yang membesarkan namanya hingga sebelum menjadi menteri.[3]

Riwayat pendidikan

SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi (1972)

SMA / SMPP 1 Banyuwangi (saat ini dibagi menjadi 2 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Glagah dan SMA Negeri 1 Giri), lulus tahun 1979.[4]

Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung.

Telematics (Software & Telecommunications) di Universitas Surrey, Inggris.

Program doktoral Universitas Padjadjaran.

Karier

Sebagai karyawan di PT. Telkom, Arief pernah menduduki beberapa jabatan, yakni menjadi Kandatel di DKI Jakarta dan Kalimantan. Berbagai prestasi juga ia torehkan yakni, The Best Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi), Pemasaran telepon terbaik Telkom Jakarta, Gema Telkom Award 2 kali, Telkom Jakarta Barat, 2002. Penghargaan keberhasilan kecepatan Recovery Fastel, akibat bencana banjir di Kawasan Segitiga Emas Jakarta untuk Telkom Jakarta Barat, 2002. Kandatel Terbaik Malcolm Baldrige National Quality Award, 614, Score terbaik Nasional, Telkom Jakarta Barat, 2002. Kepala Divisi Regional (Kadivre) Terbaik The Best Sponsor, Aktualisasi Budaya Korporasi The Telkom Way 135, Kadivre VI Kalimantan, 2003. The Best DIVRE in Corporate Culture Actualisation The Best Unit, Aktualisasi Budaya Korporasi The Telkom Way 135, DIVRE VI Kalimantan, 2003. Pencapaian target pemasaran tercepat dan terbesar di Kalimantan, 50 ribu SST dalam waktu 6 bulan, 100 ribu dalam 1 tahun, 2003. Operator VSAT terbaik. Operator VSAT Dial Away terbaik se Asia Tenggara, Penghargaan oleh Gilat Satellite Co, untuk Telkom Kalimantan, 2003. Penerapan aplikasi Geographical Information System (GIS) Telkom Kalimantan pada PT PLN Wilayah KaltimSel, 2003. Kerja Sama Penyelenggaraan Fastel (Sertio Plus) CDMA 2000 1X sebanyak 1000 sst dengan Pihak PEMDA Kutai Kertanegara, untuk pertama kali di Indonesia, 2003. Kerja Sama Penyelenggaraan Fastel (Sertio Plus) CDMA 2000 1X sebanyak 1000 sst dengan Pihak PEMDA Kutai Timur, 2003. Pencetusan Exclusive Service Area (ESA), berupa penyediaan dan penyelenggaraan Fastel di daerah terpencil oleh pihak ke III, di Tanjung Redeb, sebanyak 1000 SST, 2003. Zero Accident Award Penghargaan Kecelakaan Kerja Nihil 2003 dari Menakertrans, Telkom Kalimantan. Kadivre Terbaik, Penghargaan Management War Room terbaik 2003, The Best Jalur Komando Award, Panglima Daerah VI Kalimantan. Divre Terbaik, Rocky of The Year 2003, Untuk Management Flexi, DIVRE VI Kalimantan.

Menjadi Direktur Utama Telkom

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telkom Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2012, Arief ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia untuk periode 2012 hingga 2017.

Belum satu tahun Arief Yahya menjadi Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tepatnya sejak Mei 2012. Namun, bisnis Telkom dan anak perusahaannya terus bermekaran sampai ke luar negeri.

Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk), dengan anak perusahaannya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) mengembangkan sayapnya ke Timor Leste. Pekan lalu, Telin juga mengembangkan sayap ke Australia. Sejak Oktober 2012 lalu, Telin sudah melayani Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Arief Yahya saat menerima penghargaan The Best CEO BUMN, dari Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan

Sebelum menjadi orang nomor satu di Telkom, Arief menjabat sebagai Direktur Enterprise dan Wholesale Telkom Indonesia semenjak tahun 2005. Ketika duduk di jabatan ini, Arief memperoleh beberapa penghargaan. Antara lain Satyalencana Pembangunan pada tahun 2006 atas keberhasilan dalam Peningkatan Pelayanan Prima di Kalimantan dan Jawa Timur dari Presiden RI.

Pada tahun yang sama, Arief juga masuk dalam daftar ”25 Business Future Leader” versi majalah Swa. Arief juga terpilih sebagai penerima Economic Challenge Award 2012 kategori Industri Telekomunikasi, penerima Anugerah Business Review 2012 dari majalah Business Review. Terakhir, Arief terpilih sebagai The CEO BUMN Inovatif Terbaik 2012.

Prestasi yang diraih Arief ini juga berbanding dengan prestasi yang diraih Telkom. Pendapatan Telkom sampai dengan September 2012 tercatat sebesar Rp 56,864 triliun. Sedangkan labanya sebesar Rp 14,11 triliun.

Research Analyst PT Deutsche Bank Verdhana Indonesia, Raymond Kosasih, memprediksi harga saham Telkom berpotensi tembus Rp 12.000 per lembar. Pendapatan BUMN telekomunikasi itu hingga akhir tahun 2012 berpotensi mencapai Rp 73,045 triliun, naik 2,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 71,253 triliun. Sedangkan laba bersihnya diproyeksikan meningkat 19,65 persen menjadi Rp 13,12 triliun dibandingkan Rp 10,96 triliun pada tahun 2011.[5]

Menjadi menteri

Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata pada perkenalan kabinet di halaman Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 2014 dan dilantik keesokan harinya. Ia salah satu dari dua nama kandidat menteri dari Banyuwangi. Sebelumnya Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas juga diprediksikan mengisi pos jabatan menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

Kini di bawah kendali Arief, Kementerian Pariwisata mendapatkan tugas berat. Apalagi, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan meraih 20 juta wistawan mancanegara (wisman) sampai 2019. Untuk mencapai target tersebut jelas diperlukan kerja keras.

Dalam dua tahun terakhir pariwisata Indonesia tumbuh di atas angka 8 persen hingga jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai kisaran 8-9 jutaan. Tahun 2014 Kemenparekraf hanya mematok target kunjungan wisman 9,5 juta orang sampai tutup tahun. Sedangkan tahun lalu tercatat sebanyak 8,7 juta wisman mengunjungi Indonesia sampai tutup tahun.[6]

Tugas dan fungsi

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

erumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.[1]

 

www.depdag.go.id

 

 

Menteri Komunikasi & Informatika

Rudiantara, S.Stat., MBA.

lahir di Bogor, 3 Mei 1959; umur 60 tahun[1]) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.[2] Ia juga pernah bekerja di PT PLN (Persero) sebagai Wakil Direktur Utama. Pada saat ditunjuk menjadi menteri, ia menjabat sebagai anggota komisaris di Indosat.

Pendidikan

Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran jurusan Statistika dan meraih gelar sarjana pada 1984. Ia melanjutkan ke IPPM (Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen) yang sekarang bernama PPM School of Management, dan meraih MBA pada tahun 1988.[3]

Karier

Ia memulai karier pada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager Business Development. Ia juga pernah menjadi Chief Operating Officer PT Telekomindo Primabhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008 dan kemudian menjadi direkturnya, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008 dan sekaligus sebagai direkturnya. Lalu sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk Solusi Bisnis pada Juni 2003. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dan Semen Gresik Persero, juga sebagai Direktur.[3]

Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014. Ia juga Komisaris Independen PT Indosat Tbk sejak 1 November 2012. Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia sejak 1 Januari 2011 hingga Mei 2012, dan telah menjadi Komisionaris sejak September 2008. Ia juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Seluler Indonesia.[3]

Selama di PLN, ia menjadi terkenal setelah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri karena merasa telah menyelesaikan tugas profesional yang diberikan dan mendapat tawaran menarik lainnya.[4] Karena merasa sayang dengan bakat yang dimilikinya, pemerintah berusaha untuk memberinya posisi di Indosat.[5] Pada tanggal 17 September 2012, ia diangkat menjadi Komisaris.[6]

Penunjukan sebagai menteri

Rudiantara menyisihkan nama-nama lain seperti Ahli Ekonomi Digital dan Telekomunikasi Heru Sutadi yang juga merupakan mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Niken Widiastuti, Dirut RRI, Richardus Eko Indrajit, Ketua APTIKOM, Gatot S. Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Mantan Humas Kemenkomifo maupun Onno W. Purbo, Akademisi dan Praktisi TI.[7][8]

Kontroversi

Kebijakan Menteri Rudiantara begitu sering menimbulkan kontroversi. Seperti kebijakan registrasi prabayar yang menimbulkan gelombang demo dari pedagang pulsa, kebijakan yang tidak jelas dalam transportasi online juga menimbulkan demo besar-besaran, dan penutupan terhadap media sosial seperti Telegram dan situs-situs Islam juga menimbulkan tanda tanya. [9] [10] [11] [12]

Tugas dan Fungsi

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.[4]

www.depkominfo.go.id

 

 

Menteri Pekerjaan Umum

Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D

lahir di Surakarta, 5 November 1954; umur 64 tahun)[1] adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kabinet Kerja 2014 - 2019[2].

Riwayat Pendidikan

S-1; Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Magister (S2), Colorado State University, Amerika Serikat

Doktor (S3) Teknik Sipil, Colorado State University, Amerika Serikat

Pengalaman Kerja

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005 - 2007

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007 - 2013

Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum 2013 - 2014

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014 - sekarang

Tugas dan Fungsi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;

pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.[1]

www.pu.go.id

 

 

Menteri Perhubungan

www.dephub.go.id

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P

lahir di Madiun, Jawa Timur, 29 Juli 1956; umur 63 tahun) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Anies Baswedan. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode yaitu tahun 2000–2016. Selain itu Muhadjir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.[1]

Kehidupan pribadi

Muhadjir menempuh pendidikan sarjana muda di IAIN Malang, kemudian meraih gelar sarjana di IKIP Negeri Malang (saat ini menjadi Universitas Negeri Malang). Ia lalu menempuh pendidikan pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada tahun 1996. Kemudian pada 2008, Muhadjir berhasil menyelesaikan pendidikan strata tiga bidang sosiologi militer di Program Doktor Universitas Airlangga. Selain itu dia juga beberapa kali mengikuti kursus di luar negeri antara lain di National Defence University, Washington, D.C. pada tahun 1993, dan di Victoria University, British Columbia, Kanada pada tahun 1991. Muhadjir saat ini tercatat sebagai Guru Besar Sosiologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Selain itu, ia juga menjadi pengajar di Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang[2] pada bidang Sosiologi.

Sejak 2015, Muhadjir menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020. Muhadjir pernah mendapatkan tanda jasa yaitu Satayalencana Karya Satya XX pada 2010. Ia menduduki jabatan sebagai rektor di UMM sebanyak tiga kali. Muhadjir menjabat sebagai rektor pada periode 2000–2004, 2004–2008, dan periode 2008–Februari 2016. Selain itu, Muhadjir juga aktif menulis sejumlah buku di antaranya Bala Dewa, Seperti Menyaksikan Dahlan Muda, dan juga Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia. Semasa muda, Muhadjir aktif sebagai wartawan kampus hingga mendirikan surat kabar kampus UMM, BESTARI pada 1986. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Malang Raya, dan juga merupakan penulis artikel lepas di beberapa media massa nasional.[3]

Pendidikan

SD AL-ISLAM, tamat 1968, di Madiun

PGAN 4 TAHUN, tamat 1972, di Madiun

PGAN 6 TAHUN, tamat 1974, di Madiun

Sarjana Muda, Fak. Tarbiyah IAIN MALANG, tamat 1978

Sarjana Pendidikan Sosial IKIP MALANG, tamat 1982

S-2: Program Magister Adminsitrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat 1996

S-3: Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Pendidikan tambahan

Visiting Program, Regional Security and Defense Policy, National Defense University, Washington D.C., USA, 1993

Long term course, The Management for Higher Education, Victoria University, British Columbia, Canada, 1991

Riwayat pekerjaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016–sekarang

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang: 2008–Februari 2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2004–2008

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2000–2004

Pembantu Rektor I/bidang akademik, Universitas Muhammadiyah Malang, 1996–2000

Pembantu Rektor III/bidang kemahasiswaan, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 1984–1996

Dosen tetap IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) tahun 1986–sekarang

Organisasi

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 (Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan)

Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur: 2014–sekarang

Anggota Tim Visi Indonesia Berkemajuan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2014

Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS): 2013–2017

Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) Jawa Timur: 2012–2016

Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS): 2011–2014

Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Malang Raya: 2011–2014

Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur: 2010–2015

Penasehat Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Malang: 2010–2015

Pembina Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Jawa Timur: 2010–2014

Anggota Dewan Pembina Ma’arif Institute for Culture and Humanity: 2010–sekarang

Penasehat Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan Jawa Timur: 2010–sekarang

Penasehat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Malang Raya: 2009–2012

Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya: 2008–2011

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Penasehat Panitia Kegiatan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Dan Penyuluhan Sadar Narkoba Untuk 1000 Anggota Indonesia Lawyer Club, 25 Januari 2007, Surabaya

Anggota Badan Pelaksana Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) PP. Muhammadiyah, tahun 2006–2011

Ketua Litbang Tapak Suci Putera Muhammadiyah, tahun 2006–2011

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, tahun 2005–2010

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2005–2010

Ketua Bidang Kemahasiswaan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Se-Indonesia (BKS-PTIS), tahun 2005–2009

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2000–2005

Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM) Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, tahun 1997–2001

Wakil Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM), PP Muhammadiyah, tahun 1995–2000

Ketua Team Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Majelis DIKTI-LITBANG PP Muhammadiyah, tahun 1986–1994

Ketua Bidang Cendikiawan DPD Golkar Malang, tahun 1984–1989

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang, tahun 1980

Ketua Bidang Pendidikan KNPI Kodya Malang, tahun 1978–1983

Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Malang, tahun 1978

Anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah, tahun 1975-1980[4]

Tugas dan fungsi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;

pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan

pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[1]

www.depdiknas.go.id

 

Menteri Perdagangan

Drs. Enggartiasto Lukita

lahir di Cirebon, Jawa Barat, 12 Oktober 1951; umur 67 tahun) adalah politikus dan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Namanya dikenal secara luas saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya (1997-1999 dan 2004-2009). Namun sejak tahun 2013 Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, terpilih kembali sebagai anggota DPR RI. Enggartiasto Lukita tercatat pernah memegang jabatan antara lain Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), periode 1992-1995.[1][2][3][4] Dia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) selama dua periode[5][6]. Dia diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016 menggantikan Thomas Trikasih Lembong yang bergeser menjadi Kepala Koordinasi Penanaman Modal.[7]

Latar belakang

Enggartiasto Lukita lahir dengan nama Loe Joe Eng di Cirebon, Jawa Barat, 12 Oktober 1951. Menyelesaikan pendidikannya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Sejak usia muda sudah mengakrabi dunia organisasi. Tercatat, dia pernah memimpin beberapa organisasi berinduk nasional antara lain Real Estate Indonesia (REI). Dia mengawali debutnya di bidang politik saat bergabung di Partai Golongan Karya sebagai Wakil Bendahara Umum. Melalui partai ini pula dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk dua periode, 1997-1999 dan 2004-2009. Namun sejak tahun 2013 Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Di dunia usaha, Enggartiasto Lukita menekuni bidang properti dan menjabat beberapa perusahaan antara lain sebagai Komisaris Utama PT Unicora Agung, Dirut PT Kartika Karisma Indah, Dirut PT Kemang Pratama, Dirut PT Bangun Tjipta Pratama, dan Direktur PT Supradinakarya Multijaya (1994-2004).

Karier

Komisaris Utama PT Unicora Agung

Dirut PT Kartika Karisma Indah

Dirut PT Kemang Pratama

Dirut PT Bangun Tjipta Pratama

Direktur PT Supradinakarya Multijaya, 1994–2004

Organisasi

Ketua Cabang GMKI Bandung,1974–1976

Anggota Partai Golkar, 1979

Ketua Departemen REI, 1986–1989

Wakil Ketua BPD Hipmi Jakarta, 1988–1993

Wakil Bendahara Umum DPP AMPI, 1990–1995

Anggota Dewan Kehormatan BPP Hipmi, 1990–1995

Ketua Umum REI 1992–1995

Wakil Ketua FIABCI, 1992–1995

Anggota Dewan Penasihat Golkar, 1992–1997

Anggota Dewan Penasihat Ukrida, 1994–1998

Anggota Dewan Riset Nasional, 1994–1999

Anggota Yayasan PPM, 1995

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi REI, 1995–1998

Ketua PPK Kosgoro, 1995–2000

Ketua Bidang Khusus Percasi, 1996–1998

Ketua Kehormatan REI, 1996

Anggota DPR/MPR RI, 1997–1999

Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, 1998–2004

Ketua IKA UPI, 2000–2004

BAPPILU Pusat Partai Golkar, 2003

Anggota DPR/MPR RI, 2004–2009

Anggota DPR/MPR RI, 2014–2019

Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), 2012-2022

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Nasdem, Januari 2013

Menteri Perdagangan Indonesia, Juli 2016

Tugas dan Fungsi

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

 

 

Menteri Pertanian

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP

lahir di Bone, 27 April 1968; umur 51 tahun)[1] adalah Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja 2014–2019.[2]

Riwayat pendidikan

SD Impres 10 Mappesangka, Bone

SMP Negeri Ponre, Bone

SMA Negeri Lappariaja, Bone

Fakultas Pertanian Unhas 1988-1993

Pasca Sarjana Pertanian Unhas 2002-2003

Program Doktor Ilmu Pertanian Unhas 2008-2012

Kursus dan Seminar

Presentase Pengendalian Hama Tikus di Istana Presiden, Jakarta 1996

SUSKALAK-PIM di Pakkatto, Gowa, Sulsel, 1997

Presentase Pengendalian Hama Tikus untuk Kalteng di Istana presiden, Jakarta, 1999

Studi Banding di Singapura, 2002

Seminar Internasional Palm Oil Belt di Malaysia 2002

Studi Banding di Bangkok, Thailand, 2009

Kunjungan ke Sutech Engineering Co. Ltd (Perusahaan perakitan mesin pabrik gula) untuk transaksi pembelian Pabrik Gula dan Erawan Power (Pabrik Gula Terbesar di Thailand), 2014

Penghargaan

Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI, 2007

Penghargaan FKPTPI Award tahun 2011 di Bali.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah

pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

 

Menteri Lingkungan Hidup

 Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 

lahir di Jakarta, Indonesia, 28 Juli 1956; umur 63 tahun) adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019[1].

Riwayat Pendidikan

SD Muhamaddiyah III, Matraman, Jakarta. Lulus 1968

SMP Negeri 50 Slamet Riyadi, Jakarta. Lulus 1971

SMA Negeri 8 Bukit Duri, Jakarta. Lulus 1974

Institut Pertanian Bogor, 1975-1979

International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda, lulus 1988

S-3 IPB dengan Siegen University, Jerman. Lulus 1998.

Karier

Karier birokrasi

Dalam dunia birokrasi, Siti Nurbaya pernah menduduki berbagai jabatan. Ia memulai kariernya pada tahun 1981 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Di sana, ia pernah menjabat sebagai Kasubid Analisis Stastistik, Kasi Penelitian Fisik, Kasi Pengairan, Kasi Tata Ruang, Kabid Penelitian, Kabid Prasarana Fisik dan Wakil Ketua Bappeda.

Setelah itu berturut-turut ia pernah menjadi Kabiro Perencanaan di Departemen Dalam Negeri, Pengajar di Kopertis, Pelaksana Manajemen di STPDN, Sekretaris Jenderal Depdagri, Dewan Komisiaris Pusri, dan Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko Pusri. Siti Nurbaya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD-RI dari tahun 2006 hingga 2013. Dalam masa ini juga Siti Nurbaya mendapatkan penghargaan Laporan Akuntansi Standar Tertinggi dari Menteri Keuangan dari 2008 hingga 2011, dan Penghargaan WTP Laporan Keuangan dari BPK-RI sejak penilaian awal sebagai Sekjen DPD-RI.

Karier Politik

Setelah pensiun dari PNS (Sekjen DPD-RI) pada tahun 2013, Siti Nurbaya masuk dunia politik dan menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

Tugas dan fungsi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[1]