Nama Resmi : Kota Depok

Tanggal berdiri : 27 April 1999
Luas Wilayah: 202  km²

Jumlah Penduduk:  1.838.671 Jiwa

Wilayah Administrasi:Kecamatan :11, Desa :63

Walikota :  KH. Dr. Mohammad Idris, M.A.

 Wakil Walikota : Pradi SupriatnaT 

Alamat Kantor :Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431

Telp : (021) 7773610
W : www.depok.go.id

Jumlah Kecamatan di Kota Depok ada 11:

Kecamatan Beji.

Kecamatan Pancoran Mas.

Kecamatan Cipayung.

Kecamatan Sukmajaya.

Kecamatan Cilodong.

Kecamatan Limo.

Kecamatan Cinere.

Kecamatan Cimanggis.

Kecamatan Tapos.

Kecamatan Sawangan.

Kecamatan Bojongsari.

SEJARAH
Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada Tahun 1976 Perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun Pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa, yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.
Pada Tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya di selenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa.
Selama Kurun waktu 17 Tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, Khususnya bidang pemerintah semua desa berubah menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Kota administratif Depok, terdiri dari 3 (tiga) kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Yaitu :
1.    Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa yaitu Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Jatijajar, Desa Tapos, Desa Cimpaeun, Desa Luwinanggung.
2.    Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojongsari, Desa Bojongsari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3.    Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangklan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4.    Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede yaitu Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Demografi

 • Suku bangsa Jawa (36,7%)

Betawi (33,07%)

Sunda (16,5%)

Batak (2,91%)

Minangkabau (2,66%)

 • Agama Islam 95,34%

Kristen Protestan 3,57%

Katolik 0,56%

Budha 0,25%

Hindu 0,17%

Konghucu 0,2%[1]

 • Bahasa Indonesia, Jawa, Betawi, Sunda

Ekonomi

Perkembangan Kota Depok dari aspek geografis, demografis maupun sumber pendapatan begitu pesat, terutama di bidang administrator pembangunan.

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Pertama, Indeks daya beli masyarakat Depok semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sisi daya beli terjadi peningkatan indeks daya beli dari 576,76 pada tahun 2006 menjadi 586,49 pada tahun 2009.

Kedua, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok pada tahun tahun 2009: 6,22%. Kontribusi paling dominan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan LPE, dari subsektor perdagangan dan jasa.

Ketiga, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada peranan sektor tersier, yaitu dari 50,42% pada tahun 2006 menjadi 52,77% pada tahun 2009. Indikasi tersebut menandakan bahwa masyarakat Depok sudah dapat memenuhi kebutuhan sektor primer maupun sekunder.

Laju ekonomi yang meningkat tersebut, telah menjadikan Depok sebagai kota jasa dan perdagangan. Hal itu terlihat secara nyata dengan semakin banyaknya layanan sektor jasa dan perdagangan yang bermunculan di Kota Depok, seperti restauran, Mall, tempat-tempat usaha dan layanan jasa lainnya[17].

Pada tahun 2011, perekonomian Depok dijadikan percontohan oleh Timor Leste dengan hadirnya Menteri Ekonomi dan Pembanguna Timore Leste, Joe Mendes Gonzales[18].

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2012 pertumbuhan perekonomian Kota Depok mencapai 7,1%. Angka tersebut jauh melebihi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 6,2%[19]. Usaha jasa perorangan di Depok turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 10,56 persen. Layanan jasa yang menyokong perekonomian Depok antara lain dari jasa pencucian baju (laundry), servis motor, salon dan guru privat. Usaha-usaha itu berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat[20].

Etimologi

Sejarah nama Depok tidak terlepas dari sejarah penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Berdasarkan dokumen Bataviaasch Nieuwsblad (1929), seorang pejabat VOC yang bernama Cornelis Chastelein telah membeli lahan di Mampang dan Depok lama yang dipergunakan untuk perkebunan.

Dalam menamakan wilayahnya, Cornelis Chastelein menggunakan kata Depok yang sebenarnya sudah ada sejak masa Pajajaran. Namun Cornelis Chastelein menjabarkannya menjadi De Eerste Protestante Organisatie van Christenen, yang berarti 'Organisasi Kristen Protestan Pertama'.[4] Secara tertulis, bukti yang menyebutkan adanya “depok” tercantum dalam naskah Belanda yang menyatakan bahwa Cornelis Chastelein membeli tanah di Depok dari seorang Residen di Cirebon yang bernama Lucas Meur pada 18 Mei 1696. Kemudian nama depok tercatat kembali dalam ekspedisi Inspektur Jendral VOC, Abraham van Riebeeck pada tahun 1704 dan 1709, ekspedisi ini merupakan survei wilayah ke pedalaman Sungai Ciliwung.[5]