News Update
- Bali Mau Dibuka, Sandiaga Tampung Usulan Pelaku Wisata
- Potret Jembatan Kaca Tak Biasa di China
- Kota Ini Lekat dengan Tukang Sayur Bermotor CBR-Ninja 250
- Ini Cara Perbaiki Kualitas Tidur Tanpa Konsumsi Obat
- 5 Makanan dan Minuman yang Tak Disarankan untuk Pengidap Bipolar
- Unik, Ada Masjid Full Color di Tengah Perkampungan Garut
- Melihat Mesin Pencetak Uang Kuno di Galeri Museum Peruri
- Bangkit Lagi, Hotel Bandung dan Saung Angklung Udjo Lakukan Kolaborasi
Warga DKI Jakarta Somasi Jokowi
Sabtu,2014-03-29,10:55:07
Dukungan Jokowi untuk pencapresannya.
(IANnews.id) Jakarta - Seorang warga DKI Jakarta Horas AM Naiborhu mengirimkan somasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi karena menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.
"Gubernur Jokowi harus menuntaskan masa jabatannya hingga 2017, sesuai sumpahnya di depan wakil rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/3).
Horas yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175030104700015 itu mengirimkan somasi kepada Jokowi untuk mundur dari bursa pencapresan pada 27 Maret. Dia menjelaskan Jokowi menjadi gubernur berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah terhitung sejak 15 Oktober 2012. "Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 3, UU 32/2004, maka Jokowi harus mundur dari pencapresannya," katanya.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak pelantikannya. "Maka masa jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 15 Oktober 2017," katanya.
Selain itu berdasarkan pasal 110 ayat 1 UU 32/2004, sebelum memangku jabatan, Jokowi telah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 2 UU 32/2004.
Melalui somasi itu, Horas mengingatkan Jokowi tentang kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Namun, jika Jokowi mengabaikan somasi ini dan tetap melaksanakan niat maju sebagai calon presiden, maka saya akan mengambil langkah hukum menggugat Jokowi," ujar dia.
Sementara itu, berbagai kalangan di PDIP menjamin komitmen Jokowi terhadap DKI Jakarta tidak akan berubah dengan menjadi capres, karena amanat sebagai capres itu lebih tinggi daripada gubernur.
"Gubernur Jokowi harus menuntaskan masa jabatannya hingga 2017, sesuai sumpahnya di depan wakil rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/3).
Horas yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175030104700015 itu mengirimkan somasi kepada Jokowi untuk mundur dari bursa pencapresan pada 27 Maret. Dia menjelaskan Jokowi menjadi gubernur berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah terhitung sejak 15 Oktober 2012. "Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 3, UU 32/2004, maka Jokowi harus mundur dari pencapresannya," katanya.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak pelantikannya. "Maka masa jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 15 Oktober 2017," katanya.
Selain itu berdasarkan pasal 110 ayat 1 UU 32/2004, sebelum memangku jabatan, Jokowi telah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 2 UU 32/2004.
Melalui somasi itu, Horas mengingatkan Jokowi tentang kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Namun, jika Jokowi mengabaikan somasi ini dan tetap melaksanakan niat maju sebagai calon presiden, maka saya akan mengambil langkah hukum menggugat Jokowi," ujar dia.
Sementara itu, berbagai kalangan di PDIP menjamin komitmen Jokowi terhadap DKI Jakarta tidak akan berubah dengan menjadi capres, karena amanat sebagai capres itu lebih tinggi daripada gubernur.
- 1Toyota Akhirnya Pamer C-HR, Si Penantang Honda HR-V
- 2Lulusan SD Ini Raih Puluhan Juta dari Jual Boneka
- 3Ancaman Serangan Militer Suriah Dorong Harga Emas Naik
- 4Istaka Yakin Jalan Layang Casablanca Rampung Oktober
- 5Harga Minyak Jatuh Karena Kekhawatiran atas Suriah Berkurang
- 6Upah Minimum 2014 Mengacu Dewan Pengupahan
